Oleh Dharma Santika Putra

Didalam sebuah obrolan lepas, saya sering melontarkan sebuah pandangan yang sangat awam, yang mungkin juga sering menjadi nynyir jika diucapkan, seperti nyinyirnya para elit di Bali ketika mengutip ujar-ujar bijaksana yang bernama Tri Hita Karana. Antara ucap dan laku disini sangatlah pardoksal, untuk tidak mengatakan “bohong belaka”. Atau orang bali akan menimpalinya dengan ucapan sinis, “Beh, to sing mare raos”, (Itu sih baru sebatas omongan saja. Atau ucapan atau cuap-cuap belaka) bagaimana dalam laku dan prilakunya. Mungkin disinilah masalahnya. Yakni adanya kesenjangan atau lebarnya kesenjangan antara ucap dan prilaku kita didalam mencintai Bali, menyayangi Bali, bahkan didalam kita memperkosa Bali secara bergantian sekalipun, apakah itu atas nama pembangunan atau atas nama pariwisata, dan peningkatan kesejahtraan masyarakatnya. Tetapi Bali terus saja berada didalam keberadaannya. Baik hari ini, kamarin, dan esok hari nanti. Artinya, diperlukan keiklasan kita didalam melihat Bali. Keiklasan melihat Bali yang “menjadi” dan senantiasa berubah-ubah sesuai dengan irama yang dibangun oleh mesin sosial masyarakatnya. Atau-pun kemudian menjadi tunduk takluk oleh hukum alam yang entah kapan datangnya. Juga keiklasan kita jika kelak pengadilan atas hukum alam itu datang mengadili Bali, dengan segala isi perut bumi-nya!. Tetapi yang jelas, memang diperlukan keiklasan untuk melihat Bali apa adanya. Sekali lagi, Iklas Melihat Bali Apa Adanya.

Ada satu kata-kata sakti yang sering dikutipoleh para elit pemerintahan, elit kekuasaan, dan elit pariwisata di Bali. “Pariwsata Untuk Bali, dan Bukan Bali Untuk Pariwisata”. Sebuah strategi “silat lidah” yang sangat cerdas. Sebuah kata, atau untaian kata-kata yang sarat dengan muatan diplomasi kelas tinggi, yang oleh orang Bali disebut dengan penuh dengan “uluk-uluk”, alias akal-akalan gaya penguasa didalam membangun Bali, yang seolah-olah demi dan untuk Bali dan masyarakatnya, tetapi sejatinya demi dan untuk kepentingan elitis itu sendiri. Dan itu konon terjadi sejak zaman penjajahan Belanda, dan menemukan dialektika kekiniannya diera yang disebut Orde Baru, yang kalau dihitung-hitung angkanya sampai pada hitungan 32 tahun. Sehingga menjadi sangat pantas, kalau kemudian generasi era reformasi bertanya-tanya akan kedirian Bali sebagai sebuah bangunan budaya dan peradaban. “Apakah pariwisata bagi Bali itu tergolong untung atau bunutng?”. Kalau memang untung, lantas untung buat siapa. Dan kalau memang buntung, juga siapa yang buntung?.

Untung-Buntung
Tentang untung dan bunutng sebenarnya semua kembali kepada kita didalam melihat Bali secara iklas dan utuh. Iklas dalam artian, siap menerima Bali apa adanya, dan bukan hanya sebatas Bali Eksotik dengan berbagai sebuan hingga “Bali Pulau Sorga” yang memabokkan itu. Tetapi kita juga harus siap melihat “Bali Kontemporer” hari ini dan mungkin juga nanti. Dimana Bali dinobatkan sebagai Sorga bagi para pemakai, pemain, dan pengedar, bahkan mereka yang memproduksi narkoba. Jadi Bali tetap saja menjadi Sorga, tetapi bukan lagi sebagai surga terakhir di dunia in, tetapi sekali lagi, Sorga bagi setiap prilaku yang berhubungan dengan narkoba. Yang penting kan tetap ada kata “Sorga”-nya. Asal bukan Neraka saja!.

Meskipun Bali hanya sebatas Sorga bagi setiap prilaku yang berhubungan dengan Narkoba, toh didalam prilaku itu tetap saja ada yang dibuat untung. Bahkan jangan-jangan tidak ada yang dibuat buntung oleh prilaku peradaban Narkoba itu. Jadi jika dihubungkan dengan Bali sebagai Pulau Sorga Narkoba itu berarti untung, dan bukan buntung “dong”. Itu terserah anda.

Apakah anda iklas melihat Bali yang untung karena sebagai “Sorga Narkoba”?. Entahlah. Yang jelas konon memang banyak orang yang dibuat untung oleh Narkoba itu. Karena logikanya, jika sudah banyak yang dibuat untung oleh sebuah prilaku atau produksi, itu berati masyarakatnya juga akan segera sejahtra. Itu sederhananya.

Itu baru dari sisi Narkoba. Bagiamana dengan anutan akan “Sex Bebas”?. Bukankah konon Bali disebut sebagai Pulau Surga lantaran di Bali orang asing dan orang awak akan dapat berbuat “sex bebas” tanpa diganggu oleh aparat. Karena seperti diketahui, masyarakat dan juga pemerintahhan di Bali sangat menghormati wisatawan, apalagi wisatawan asing pasti diperlakukan istimewa. Tidak seperti orang awak, salah sedikit diciduk. Dan diciduk lagi.

Tentu tidak demikian sikap masyarakat kebanyakan dan juga aparatur pemerintahannya jika berhadapan dengan wisatawan asing. Apakah itu berhubungan dengan prilaku Sex bebas atau lainnya, pokoknya kalau sudah untuk “londo” pasti diistimewakan. Hal itu sangat kentara terlihat dhotel-hotel yang berlokasi didaerah padat wisata seperti Kuta dan sekitarnya. Jika wisatawan asing yang masuk hotel berasangan, maka mereka tidak akan sibuk-sibuk bertanya tentang kejelasan hubungan kedua wisataan asing itu. Apakah mereka suami-istri atau tidak, itu menjadi tidak penting.

Berbeda jika yang cek in adalah pasangan orang awak, yang pribumi, kulit sawo mateng, rambut ikal, dengan bau keringatnya yang khas.Maka mulai dari “security hotel”, petugas kantor depan hotel, sampai tukang kebun akan sibuk dan dengan cerewet bertanya ini, dan itu, mulai dari KTP, Surat Kawin, Kartu KK, sampai jaminan bank. Seolah orang awak itu pantas untuk dicurigai, tidak ubahnya pelaku kriminal. Sebuah pemandangan yang sangat memiriskan memang. Atau mentalitas bangsa ini memang mentalitas “jongos”?. Sebuah pertanyaan yang rasa-rasa-nya kok tidak perlu untuk dijawab.

Ironi Bali
Lantas bagaimanakah dengan sisi wajah pariwisata lainnya untuk Bali?. Rasanya kok “Setali Tiga Uang” alias “Podo Wae”. Apakah itu dari sisi lingkungan, prilaku manusianya, atau demensi lainnya dari pariwisata itu sendiri. Kok rasa-rasanya lebih banyak mungkarnya, ketimbang manfaatnya bagi Bali dan masyarakat Bali. Apalagi kalau diingat, ternyata untuk urusan pariwisata, apa yang dilakukan Bali selama ini dengan “mengorbankan” dirinya, ternyata tidak lebih dari sebuah prilaku yang “besar pasak dari pada tiang”. Kalau dihubung-hubungkan dengan prilaku bisnis, itu lebih potensial menjadi merugi alias buntung!.

Tetapi kenapa hingga hari ini pariwisata tetap saja diposisikan sebagai target, ikon, dan prioritas pembangunan yang paling utama untuk Bali?. Sebuah pertanyaan yang terasa “Pinpinbo”, alias “Pintar-Pintar Bodoh” memang. Tetapi itulah sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Bahwa industri pariwisata bagi Bali adalah segala-galanya. Maka jangan pernah merasa heran kalau kemudian kita temukan bagaimana Bali menyerahkan dirinya utuh kepada mesin peradaban yang bernama indutri pariwisata itu. Termasuk juga menggadaikan berbagai potensi yang ada dan dimilikinya, hingga ke-“relung hati paling dalam” dan “jeroan” dari Bali sebagai sebuah bangunan peradaban. Sebuah ironi memang.

Tetapi benarkan pariwisata merupakan sebuah kisah getir, dan ironi bagi Bali dan juga masyarakatnya? Awalnya boleh jadi jawabannya adalah “tidak!”. Dalam artian, ketika Bali dan juga masyarakatnya masih setia mengawal prilaku pariwisata Bali didalam bingkai peradaban dan keadaban sebagai “Pariwisata Budaya”, yang bermakna natural dan apa adanya itu, maka pariwisata bagi Bali adalah sebuah berkah.

Tetapi bagaimana dengan kisah selanjutnya?. Ketika pariwisata budaya serta merta menjelma dan berubah prilaku serta perangainya menjadi Industri Pariwisata?. Disini, dan saat itulah proses pembusukan mulai terjadi dan sedikit demi sedikit, bahkan kemudian secara radikal merong-rong Bali. Karena bagaimanapun juga, berbicara tentang ranah indutri maka itu berarti kita berhadapan dengan peradaban yang penuh kerakusan yang bernama “kapitalisme”, yang mana dari sisi prilaku, kapitalisme merupakan virus prilaku yang paling ganas yang pernah diciptakan manusia sebagai produk peradaban diatas bumi ini. Maka tidaklah berlebihan ketika seorang pemerhati peradaban Bali, Ketut Sumarta menyatakan, bahwa musuh utama Bali didalam perjalanan sejarah peradabannya adalah kepitalisme. Apakah itu kapitalisme modern, ataupun kapitalisme ortodok!. Karena sejatinya, apapun istilah yang dipakainya, maka kapitalisme sama dengan kerakusan!.

Lantas bagaimanakah jadinya ketika Bali harus dibangun diatas pondasi peradaban yang rakus?. Sebuah tanya yang terdengar semakin getir saja.Tetapi itulah Bali hari ini, yang senantiasa menjadi, dan tidak pernah mau berhenti. Karena “Sekali Berarti, Setelah itu Mati”, demikian Chairil Anwar. Artinya, mari kita terima Bali secara iklas, Bali yang apa adanya. Tanpa muatan, dan sekaligus penumpang gelap yang bernama pariwisata.

Dharma Santika Putra adalah salah seorang contributor writer bagi Jangkang Research Institute.