Oleh SUNNY BOY BATUBARA

JRI – Ditujukan bagi Forum Perempuan Lintas Partai
Salah satu penilaian demokrasi adalah kebebasan berpendapat, berkumpul serta menyuarakan pemikiran sampai dengan mendirikan forum ataupun organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang jaminannya termaktub dalam UUD ’45. Pada era sekarang, indikator mutakhir dalam domain demokrasi untuk konteks berpolitik adalah diberikannya akses di kalangan kelompok perempuan untuk berpartisipasi dalam percaturan politik. Salah satunya diwujudkan melalui penambahan kuota suara 30 persen dengan harapan jika kelompok perempuan ada di ranah politik dapat menyumbangkan sumbangsihnya untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketidakadilan dalam bentuk kebijakan maupun perilaku kesehariannya yang kerap meminggirkan peran mereka.

Sebagai contoh dan bukti bahwa kelompok perempuan semakin diakomodasi suaranya, dapat dilihat dalam UU Parpol No. 2 Tahun 2008 dan UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 dalam konteks: ”Tindakan Khusus Sementara (affirmative action)” untuk keterwakilan perempuan. Adapun pada pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut, ”Parpol dapat didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit limapuluh (50) orang Warga Negara Indonesia atau WNI yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris, dengan menyertakan 30 persen (30%) keterwakilan perempuan dalam kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pernyataan tersebut merupakan komitmen untuk partai politik atau merupakan kewajiban dalam melakukan pendidikan kader bagi kelompok perempuan untuk direkrut partainya.

Pada sisi lain, mendekati pemilu yang akan diselenggarakan di tahun 2009 ini ada fenomena yang menarik sebagai akibat antusiasnya perilaku praktisi politik Bali (baca: kelompok perempuan) yaitu banyak bermunculan partai-partai dan forum-forum yang beragenda “Politik Kesejahteraan” dan ”dukung suara perempuan atau kuota 30 persen”. Namun yang terbesit di benak dan menjadi pertanyaan adalah: Maraknya pendirian forum-forum dan parpol baru, apakah bersifat spekulatif-jangka pendek atau memang mempunyai manfaat nyata untuk demokrasi? Kalimat “manfaat nyata untuk demokrasi” mengarah pada adanya perubahan sikap dan perilaku berbasis gender, berkurangnya tingkat kemiskinan untuk perempuan, berkurangnya masalah-masalah lingkungan (banjir, tata kota dan sebagainya) serta permasalahan-permasalahan yang mencuat di Bali khususnya.

Karena berbicara perempuan dan politik di Bali, berdasarkan papan reklame atau baliho calon legislatif di beberapa lokasi di kota Denpasar, belum ada satupun program nyata atau permasalahan lokal khas perempuan Bali yang ingin diselesaikan dan dinyatakan secara tegas, bahkan semua hanya mengejar bagaimana mendapatkan suara dengan menampilkan figur-figur tertentu untuk meyakinkan pemilih, namun tanpa ada program edukasi yang terencana bagi perempuan itu sendiri.

Apakah fenomena yang terjadi pada kelompok perempuan ini dikarenakan kurang dipahaminya pengetahuan-pengetahuan berbentuk referensi atau literatur tentang gender? Jika hal itu yang terjadi maka mengacu pada sebuah artikel dari Suara Demos, berbicara perempuan dan politik ada dua hal yang harus diketahui, bahwa:

1. Perempuan selalu identik dengan masalah seputar seks, seksualitas dan gender;
2. Pembedaan antara perempuan dan feminis mengindikasikan: ”tidak semua perempuan memiliki komitmen untuk menghapuskan hirarki atau jenjang gender”.

Jadi jika berkiblat pada kedua prinsip ini diharapkan ketegasan komitmen dalam dunia politik yang dipelopori kelompok perempuan Bali dengan slogan: No Woman No Change” dapat membuktikan bahwa dengan didirikannya forum perempuan lintas partai tidak saja beralasan karena adanya isu kelompok laki-laki kerap membuat kebijakan yang mengindahkan suara perempuan atau laki-laki lebih dapat mempimpin dan perempuan tidak bisa namun karena hakekatnya berbicara peran perempuan dalam politik sebenarnya mempersoalkan gender atau konstruksi sosial semata, pada akhirnya jikalau ingin suara 30 persen dapat diraih berikan pendidikan melalui aksi-aksi jangan hanya iklan namun program nyata.

Apa yang perlu diprogramkan?
Dengan Memperkecil Bias Gender!
Dalam kebijakan pembangunan masih terdapat bias gender yang kental, keberadaannya dapat dianalisis melalui kebijakan, program dan kegiatan secara tidak proporsional yang lebih diarahkan hanya kepada laki-laki dan dalam rangka untuk mengembangkan SDM daerah. Sebaiknya setiap kabupaten memperhitungkan proporsi pekerja laki-laki dan perempuan di setiap sektor kerja. Walaupun harapan ini masih terbentur kenyataan dikarenakan banyak para perencana pembangunan yang sebagian besar laki-laki serta masih berpendapat bahwa peran utama perempuan Bali adalah ibu rumah tangga (Una Husna, 2005), sehingga kebutuhannya sebagai tenaga kerja cenderung diabaikan / dinomorduakan.

Identifikasi lain dapat terbaca dari renstra (rencana strategis) berbagai instansi terkait pada tingkat provinsi serta pada paparan dari pejabat-pejabat, sebagai contoh: program yang memakai syarat ‘kepala keluarga’ untuk peserta pelatihan/penyuluhan. Pada kenyataannya tenaga yang bekerja sebagian besar perempuan. Atau dalam hal pengajuan kredit izin suami mutlak diperlukan, sedangkan izin istri tidak diwajibkan. Contoh lain, dalam konteks pedagang pasar tradisional yang terdiri dari rata-rata 80% perempuan, proporsi pedagang yang menerima kredit justru 80% laki-laki (Una Husna, 2005). Demikian juga dengan pelatihan untuk kaur desa. Dalam hal ini kiranya bias gender ada kaitannya dengan komposisi aparat pemerintahan yang jauh lebih banyak laki-laki, sehingga kelompok perempuan kurang diberikan kesempatan untuk didorong dalam berpartisipasi dalam pembangunan dan semoga yel-yel No Woman No Change yang diusung Forum Perempuan Lintas Partai, Bali dapat menjaring dan mencari solusi akan hal ini.

SUNNY BOY BATUBARA adalah Direktur Jangkang Research Institute.