Pembangunan Pendidikan dan Nasionalisme
Oleh R. Idris Musa
Indonesia adalah sebuah negara yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Tidak mudah membangun Indonesia dengan ribuan pulau dan jutaan penduduknya yang sebagian besar masih rendah dalam tingkat pendidikan ataupun penghasilan. Terlebih lagi, bila masyarakat dan pemerintah tidak saling mempercayai dan tidak saling mendukung dalam proses pembangunan bangsa. Untuk mengubah dan membawa Indonesia menuju negara yang berkembang baik dalam pola pikir maupun kesejahteraan rakyat adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah dan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Ada begitu banyak aspek yang harus diperbaiki dan dari sekian banyak aspek tersebut, ada dua hal yang pantas dikedepankan yaitu pendidikan dan nasionalisme.
Pendidikan bukan hanya masalah mencari sertifikat atau ijazah, ataupun pengakuan. Pendidikan adalah bekal seseorang ataupun suatu kelompok untuk maju. Pendidikan tidak hanya sebatas pendidikan di sekolah, tetapi juga melingkupi pendidikan di luar sekolah. Pendidikan formal dan non-formal, pendidikan akademis dan non-akademis, pendidikan otak dan mental. Bila masyarakat Indonesia bisa memaknai pentingnya sebuah pendidikan, tentu negara ini tidak akan selalu terpuruk dalam kesulitan. Dengan pendidikan, pola pikir bangsa akan semakin maju. Dengan pendidikan, bangsa ini bisa mengurangi ketergantungan dengan negara lain dalam hal teknologi. Dengan pendidikan, akan mengeliminir ”kesemrawutan” dan keresahan sosial. Sebagai contoh kecil, bila seseorang itu berpendidikan, baik akademis maupun non-akademis, ia tidak akan membuang sampah sembarangan yang menyebabkan saluran air buntu dan akhirnya menyebabkan banjir. Bila seseorang berpendidikan, ia tidak akan menentang sesuatu dengan kekerasan karena ia tahu kekerasan hanya akan manambah masalah. Bila seseorang berpendidikan, ia bisa menciptakan penemuan –penemuan yang berguna, yang bisa membangun perekonomian bangsa, seperti di bidang pertanian maupun teknologi informasi. Dengan pendidikan, seseorang akan mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak.
Untuk itu, pemerintah harus menghargai pendidikan dan rakyat harus berprestasi dalam pendidikan. Pemerintah harus menyalurkan 20% dari anggaran negara untuk pendidikan sebagai amanat Undang-Undang Dasar, bahkan lebih bila mungkin. Pemerintah harus memberikan hak rakyat untuk memproleh pendidikan dan itu adalah kewajiban negara untuk memenuhinya. Lalu bagaimana dengan kewajiban rakyat? Rakyat harus bisa berprestasi, tidak bisa tidak. Tiap individu harus bisa menunjukkan bahwa mereka benar – benar memanfaatkan dengan baik pendidikan yang ada. Individu yang malas dan tidak berprestasi harus diberi tindakan yang tegas, seperti dikeluarkan ataupun diberi sangsi, contoh sederhana bagi mahasiswa ataupun pelajar sekolah yang melakukan plagiarisme.
Muncul kemudian pertanyaan yang lain, bagaimana setelah target pendidikan terpenuhi? Bagaimana mengatasi pengangguran dan membangun desa – desa terpencil? Sebagian besar lulusan perguruan tinggi ataupun sekolah saat ini hanya memikirkan gengsi dan gaya hidup. Lebih memilih ke kota besar daripada kota kecil. Padahal, mereka bisa mendapatkan pekerjaan di kota – kota kecil atau di pedesaan, untuk kemudian membangun desa tersebut. Tapi hal ini harus didukung oleh pemerintah. Misal, pemerintah hendaknya membangun sebuah institusi yang mengakomodasi para cendekiawan muda. Dibentuk sebuah kelompok pelajar atau cendekiawan. Selanjutnya, mereka dikirim ke pedesaan dan daerah terpencil untuk membangun desa – desa tersebut. Bila berhasil, mereka akan mendapatkan bonus penghasilan atau insentif di luar penghasilan tetap. Begitu juga untuk desa tersebut, bila berhasil maju, maka desa tersebut akan mendapatkan anggaran dana yang lebih dari pemerintah untuk pembangunan. Ini adalah bentuk persaingan sehat. Tiap daerah, bahkan yang terpencil sekalipun, akan berusaha untuk maju. Para pelajar semakin termotivasi untuk membangun daerah – daerah terpencil. Pengangguran juga bisa dikurangi. Pertanyaannya apakah para pelajar tersebut mau beranjak ke desa atau daerah terpencil?
Oleh sebab itu diperlukan rasa nasionalisme. Membangun rasa nasionalisme sangatlah penting karena bangsa dan negara hanya bisa dibangun oleh rakyat yang merasa memiliki dan ingin membangun negerinya. Tapi, semua ini tidak akan bisa dilakukan bila para pelajar dan masyarakat tidak punya rasa nasionalisme yang tinggi atau tidak ada keinginan untuk membangun bangsa demi kemajuan bersama. Pembangunan Indonesia akan bisa terlaksana bila rakyat, termasuk kaum terpelajar dan pemerintah, mempunyai keinginan untuk membangun, berbakti, berkarya dan mencurahkan jiwa raga untuk bangsa dan negaranya.
Pembangunan rasa nasionalisme adalah pekerjaan yang sangat penting. Pemerintah maupun rakyat harus bisa mempunyai rasa kebanggaan akan bangsa dan negaranya. Pemerintah juga harus bisa membangkitkan rasa nasionalisme tersebut, melalui pemberian materi pelajaran, pelaksanaan festival, promosi budaya dan atau dengan hal lain. Apabila rakyat tidak lagi punya rasa nasionalisme, pembangunan di negeri ini akan terhenti karena tidak ada yang ingin berbakti dan berkarya untuk negara dan bangsanya. Rakyat pergi, pemerintah asyik sendiri, negarapun akhirnya mati. Inilah yang akan terjadi bila rasa Nasionalisme tidak ada lagi.
Dengan modal pendidikan dan rasa nasionalisme yang tinggi, Indonesia akan maju. Entah kapan hal tersebut akan terwujud, tergantung rakyat Indonesia itu sendiri. Apakah mereka bisa menghargai pendidikan dan membangun kecintaan pada bangsanya yang mulai pudar ini?
R. Idris Musa adalah salah seorang contributor writer bagi Jangkang Research Institute.
Idris Musa wrote
Untuk saudara Yodie, benar saya seorang nasionalis. Karenanya saya tidak memihak Aceh, Papua, Jawa ataupun suku manapun di Indonesia. Kejam? menurut saya tidak. Saya hanya mencoba memberi penjelasan bahwa tiap individu di Indonesia harus lebih mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan kelompok,suku,agama,ataupun rasnya. Bila kemudian individu-individu tersebut tidak mendapatkan kepuasan setara dengan yg lain, apakah kemudian harus menyalahkan Indonesia secara menyeluruh? Apakah kemudian harus melakukan sebuah pemberontakan dan pertumpahan darah? Bukankah hal tersebut justru akan menimbulkan lebih banyak kesusahan? Tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga untuk Aceh. Saya tekankan, yg menjadi masalah bukan karena Aceh bersatu dengan Indonesia, tapi permasalahan terletak pada tiap individu di Indonesia, baik itu pejabat di Aceh dan di pusat, dan masyarakat itu sendiri yg lebih mementingkan kelompoknya. Dari nada andapun sepertinya anda sangat membenci orang Jawa, apakah semua orang Jawa membenci orang Aceh? Apakah semua orang Jawa lebih baik kehidupannya daripada orang Aceh? Anda harus mencoba berpikir lebih kritis, bukan dengan emosi semata. Mencoba untuk melihat dan menyelesaikan suatu masalah dengan pemikiran, bukan menimbulkan masalah yg lain.
Untuk saudara Winarto, negara Indonesia baru merdeka tahun 1945. Belum genap seratus tahun dan anda sudah bermimpi bahwa Indonesia seharusnya bisa menjadi negara besar dan maju? faktor yg lain adalah karena besarnya Negara Indonesia, terdapat beribu pulau dan suku bangsa. Semuanya mempunyai karakteristik dan kepentingan yg berbeda. Tidak sama dengan malaysia yg satu rumpun melayu dan satu daratan, begitu juga dengan China, Jepang,Korea,apalagi Australia yg notabene tidak pernah dijajah. Faktor lain karena individu dan masyarakat Indonesia itu sendiri, yg sewbagian besar tidak mempunyai semangat untuk maju, lebih sering meminta daripada berusaha.
Untuk hak pendidikan,anda harus melihat dari banyak sisi. Pertama, memang pemerintah seharusnya lebih mengedepankan pendidikan, karenanya saya berharap dana APBN untuk pendidikan bisa lebih dari 20%. Dana itu untuk pembangunan infrastruktur dan mutu pendidikan sepenuhnya. Tapi kemudian, apakah pendidikan itu harus murah? Tidak. Semakin tinggi kualitas pendidikan, semakin tinggi pula biaya pendidikan. Perlu anda ketahui dengan sangat, pendidikan tidak ada yg murah, justru di Indonesia ini biaya pendidikan sudah sangat murah bila dibandingkan dengan negara lain.
Lalu bagaimana agar pendidikan bisa dinikmati setiap WNI yg ingin mengemban pendidikan? Pertama,mereka bisa berusaha untuk selalu bersaing dalam pendidikan, dalam arti para pelajar dan mahasiswa harus berprestasi, dengan begitu mereka bisa memperoleh beasiswa.Kedua, ada sistem lain yg mungkin bisa diterapkan, yaiitu pemerintah memberikan sebuah pinjaman biaya pendidikan. Tiap WNI bisa belajar dengan bebas biaya, tapi mereka harus bisa berprestasi dengan baik dan lulus. Setelah lulus dan bekerja, mereka akan dikenakan pajak pendidikan sebagai ganti biaya pendidikan mereka. Sistem ini diterapkan di negara tetangga, seperti Australia. Tapi timbul pertanyaan saya, apakah WNI mau belajar dengan giat dan mengganti biaya pendidikan? Selama saya duduk di bangku kuliah, sebagian besar mahasiswa justru malas masuk kelas, malas buat paper (padahal hanya paper tidak bermutu yg mereka copy paste dari google web),sering mencontek,dan banyak lagi. Untuk belajar pun mereka malas,apalagi untuk mengganti biaya kuliah.
Untuk kesehatan, memang pemerintah perlu juga meningkatkan perhatiannya. Tapi, saya justru melihat disaat perhatian pemerintah meningkat, kesadaran masyrakat yg justru tidak meningkat, bahkan memburuk. Sebagai contoh kecil:membuang sampah sembarangan, meski hanya sepuntung rokok atau plastik bekas. Hal kecil seperti ini bisa menyebabkan hal yg besar. Banjir, penyakit, bau busuk, dan sebagainya. Kemudian bila hal tersebut terjadi, lagi-lagi yg disalahkan pemerintah. Betapa enaknya bukan? Seharusnya perhatian pemerintah dan kesadaran masyarakat sama-sama berjalan,tidak hanya pemerintah terus yg berjalan. Mereka juga bisa letih dan capek membantu orang yg tidak punya kesadaran.
Masih banyak hak lain sebagai warga negara Indonesia, tapi tentunya tidak semua bisa dibahas disini. Saudara Yodie dan Winarto, yg saya paparkan dalam artikel saya adalah bagaimana sebaiknya membangun Indonesia kedepan, untuk memperbaiki keadaan sebelumnya. Bukan lantas artikel tersebut adalah bentuk kesetujuan saya terhadap apa yg terjadi di Indonesia, baik di Aceh,Papua,dan daerah lain. Yg saya utarakan adalah agar semua Individu di Indonesia lebih berjiwa nasionalis, mementingkan kepentingan INDONESIA secara menyeluruh dan membangun pendidikan bersama-sama. Dengan begitu, apa yg terjadi di Aceh sebelumnya (seperti yg dikatakan saudara Yodie) dan hak – hak WNI yg tidak terpenuhi (saudara winarto) dpat diperbaiki di masa depan. Intinya, untuk menciptakan Indonesia yg lebih baik di masa depan. Tidak hanya Aceh, Jawa, Papua, Kalimantan,Sulawesi,dan lainnya. Tapi semua, dalam satu kesatuan: INDONESIA.
Wassalam,
Yodie wrote
Yth. Bung Idris,
Saya ini orang Jawa (bila merunut garis keturunan). Saya juga tidak benci orang Jawa. Tapi saya lahir di Aceh dan sempat melihat penderitaan rakyat Aceh. Saya merasakan jelas aroma “penjajahan”. Lha wong kenalan saya yang orang “pribumi” itu kere-kere kok! Meski ada yang genah, namun sedikit yang saya temui. Itu waktu era 1990-an.
Dan mengapa “Jawa”, stereotipe yang berkembang di sana memang “Jawa” adalah penjajah. Saya rasa, ini ada kaitannya dengan pemimpin Indonesia kebanyakan berasal dari Jawa. Ada pepatah Aceh begini:
Aceh Prang,
Padang Peugah Haba,
Batak Nyang Duek di Kanto,
Nyang Boh Ato Ureung Jawa,
Keluarga saya, juga terpaksa meninggalkan Aceh, karena konflik yang ganas tahun 1990-an. Seharusnya, kalau saya memakai emosi: saya benci Aceh, karena saya “terusir” dari tempat yang begitu indah itu. Dan saya, sebagai orang Jawa, seharusnya mempertanyakan kenapa Aceh begitu jahatnya sampai benci Jawa.
Tapi, saya lantas tidak langsung jadi pro-Jawa dan kontra-Aceh. Saya coba menelaah, perlahan, siapa benar, siapa salah. Saya buka diskusi dengan beberapa kawan, dan eksoduser di beberapa tempat.
Meski saya berdarah Jawa, saya bukan lantas fanatik ke Jawa, atau pro-pemerintah Indonesia (meski apapun yang terjadi). Tidak!
Saya tidak membawa kesukuan “Jawa” saya. Saya (mencoba) melihat lebih jernih. Saya perlahan temukan, ah, atas nama Indonesia: Bumi Aceh terjajah!
Ketika rakyat Aceh mencoba minta keadilan dengan cara politik (ingat GAM di tahun 1970-an, persisnya 1976-Milad), mereka tak diajak duduk bersama memecahkan masalah, malah dianggap GPK. Membangkang, dll. Ingat, perlawanan rakyat Aceh bermula dari ketidakadilan yang diciptakan secara sistematik oleh negara. Disparitas “hidup layak” juga membuat hati nurani manusia (kalau punya) bakal teriris. Kemiskinan rakyat Aceh, bukan kemiskinan naturalis, tapi strukturalis. Sistem yang bikin Aceh mampus hancur berantakan. Perlu dicatat, pertumpahan darah di Aceh, lebih banyak dipicu sikap “Indonesia”.
Dan, sekarang Anda bilang harus mengutamakan “kepentingan nasional” dan ”bila ada kelompok-kelompok yg ingin keluar dari NKRI karena tidak puas, tidak sejahtera dan tidak merasa diberi keadilan, berarti mereka sama dengan hanya mengutamakan kepentingan sendiri, tidak melihat secara luas.”
Sekarang, siapa yang tidak melihat secara luas? Siapa yang mementingkan kepentingan sendiri? Kalau memang konsepsi ”bersama”, Anda sebut Aceh bagian dari Indonesia, berarti siapa yang memikirkan kepentingan sendiri? Aceh? Atau ”Indonesia”?
Indonesia tidak pernah memikirkan Aceh, bung. Aceh ingin lepas, karena mereka habis-habisan dibodohi negara. Aceh ditindas. Kekayaan dihisap. Rakyat dibunuhi. Pembangunan tak jalan. Kesempatan pendidikan minim. Sama halnya Tim-tim dan Papua.
Negara, tidak mementingkan kepentingan bersama.
Orang Aceh ada 10.000 mati di tangan negara. Ini yang namanya kepentingan bersama? Ini yang namanya “tumbal” untuk “kepentingan nasional”? Nasionalisme Indonesia dan kesejahteraan bersama? Dan harus memikirkan kepentingan “bersama”? Bersama yang mana? Bersama siapa? Kejam!
Lhokseumawe (kota kelahiran saya), punya julukan “Petro Dollar City”. Julukan itu bukan asal julukan. Lhokseumawe memang kota sangat kaya sumber daya alam. Industri-industri bertebaran di sana. Ada Arun (Gas Alam), Exxon Mobil (Minyak), PIM, AAF (Pupuk), KKA (Kertas). Idealnya, Aceh tak miskin. Aceh seharusnya makmur.
Namun, apa yang terjadi di Aceh?
1. Penduduk Aceh termiskin nomor dua se-Indonesia.
2. Ratusan ribu anak tidak sekolah (cek data di BPS).
3. Masalah HAM belum banyak selesai (Ingat DOM zaman Orba).
4. dll
Aceh, kalau kita menilik sejarah, juga punya andil banyak dalam perjuangan kemerdekaan. Ingat pesawat pertama untuk Indonesia yang diberikan oleh rakyat Aceh. Tapi, sekarang, apa balasannya?
Dan Anda seolah mengiyakan/pembiaran akan adanya kelompok yang dirugikan.
Apakah berarti Aceh tak masalah dirugikan? Apakah itu “wajar”? Haruskah dirugikan atas dasar “kepentingan bersama”? Rakyat Aceh kelaparan, tak dapat pendidikan, kekayaan dihisap entah lari ke mana? Inikah pola pikir nasionalis?
Oh ya, sebagai referensi, sebaiknya anda baca buku Dor! Sarajevo karangan Farid Gaban dan Zaim Uchrowi (Mizan, 1993). Buku ini juga bicara soal sentimen sempit nasionalisme Serbia terhadap Muslim Bosnia. Sama juga, atas nama “nasionalisme”, Muslim Bosnia dibasmi habis-habisan.
Atau coba buka http://www.pantau.or.id, coba cari tulisan yang judulnya “Al-Qaeda (Tak) Mampir di Aceh”. kalau yang ini sedikit menyentil hubungan negara-Aceh.
Saya rasa, Aceh lebih baik merdeka. Atau setidaknya, tidak tunduk kepada Indonesia. Ketimbang jadi “nasionalisme” Indonesia, tapi kekayaan Aceh dihisap dan rakyatnya dibunuh.
Mungkin, konsep ”nasionalisme” Indonesia, Anda perlu perumusan ulang.
Terima kasih.
Wassalam.
IDRIS wrote
Seperti yg saya utarakan, saya tidak membahas masa lalu atau masalah Aceh. Yg saya utarakan adalah bagaimana individu-individu di Indonesia sebaiknya di masa depan. Dengan jiwa nasionalisme yg tinggi, atas dasar kemajuan bersama, tanpa memikirkan satu suku atau wilayah, namun pembangunan secara nasional, khususnya pendidikan, mungkin apa yg terjadi di Aceh tidak akan pernah terjadi.
Terimaksih atas penjelasan soal Aceh, tapi anda salah tafsir terhadap apa yg saya bicarakan.